Apa itu Oligarki? Pengertian, Tipe, Ciri-Ciri dan Contohnya
Memasuki tahun politik di Indonesia, narasi perlawanan terhadap oligarki semakin sering terdengar, terutama di media massa dan media sosial. Oligarki dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi dan sebagai penyebab kerusakan aset negara oleh pejabat publik, melalui tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Lebih lanjut, oligarki disebut sebagai penyebab memburuknya kondisi Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan oligarki untuk mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan rakyat.
Dari sini, muncul istilah-istilah baru seperti "pemerintah dan partai politik dikuasai kelompok oligarki", "kembalinya oligarki politik", dan lain-lain. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan oligarki? Artikel ini akan membahas oligarki lebih mendalam, mulai dari tipe, ciri-ciri, hingga contohnya.
Apa Itu Oligarki?
Dalam terminologi yang lebih sederhana, oligarki adalah sistem pemerintahan atau kontrol yang diperintah oleh sekelompok orang yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri.
Oligarki telah ada sejak ribuan tahun lalu. Misalnya, sekitar tahun 600 SM, Sparta dan Athena dipimpin oleh kelompok elit bangsawan berpendidikan, yang menjadikan pemerintahan oligarki sangat dominan.
Aristoteles menggambarkan oligarki sebagai kekuasaan yang dipegang oleh sedikit orang, dan menganggapnya sebagai bentuk pemerintahan yang buruk. Hal ini karena oligarki cenderung bersifat elitis, eksklusif, terdiri dari orang-orang kaya, dan tidak mempedulikan kebutuhan masyarakat.
Seiring waktu, definisi oligarki dari Aristoteles dianggap terlalu sederhana dan ambigu, sehingga banyak orang menuduh individu atau kelompok sebagai oligarki. Di sisi lain, pihak yang dituduh dapat dengan mudah mengelak.
Hal ini kemudian mendorong Jeffrey Winters, seorang penulis politik, untuk menulis buku berjudul "Oligarki". Dalam bukunya, Winters menjelaskan definisi oligarki dan mencari variannya.
Menurut Winters, dalam konsep oligarki terdapat dua konsep utama, yaitu Oligark dan Oligarki. Sebelum mendefinisikan oligarki, kita harus terlebih dahulu memahami definisi dari Oligark.
Winters menjelaskan bahwa Oligark adalah pelaku atau aktor yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material untuk meningkatkan atau mempertahankan posisi sosial eksklusif dan kekayaan pribadinya. Sumber daya ini tidak perlu dimiliki sepenuhnya oleh Oligark, namun harus dapat dimanfaatkan demi kepentingan pribadi.
Dari pengertian Oligark ini, muncul tiga poin penting. Pertama, kekayaan merupakan bentuk kekuasaan material yang berbeda dari sumber daya kekuasaan lain yang dapat terkonsentrasi di tangan minoritas. Kedua, pengelolaan dan pengendalian sumber daya hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi, bukan lembaga. Ketiga, pengertian Oligark tetap konsisten sepanjang waktu, tanpa terpengaruh oleh zaman atau konteks kasus.
Dengan kata lain, kekayaan adalah elemen utama dalam oligarki. Oligark adalah kelompok yang sangat kaya, menghadapi masalah dan tantangan politik terkait dengan sumber daya kekuasaan material yang mereka gunakan di masyarakat dengan tingkat ekonomi yang bervariasi. Meski begitu, mereka mampu memanfaatkan kekayaan mereka sendiri untuk mempertahankannya.
Winters menyatakan bahwa satu hal yang pasti akan dilakukan oleh semua oligark secara politik adalah mempertahankan kekayaan mereka. Oleh karena itu, oligarki sangat terkait dengan upaya mempertahankan kekayaan, sehingga siapa pun yang tidak kaya raya tidak memiliki kepentingan dalam oligarki.
Dalam wawancara dengan Omar Ocampo, seorang peneliti dari Institute for Policy Studies, Winters menjelaskan bahwa secara singkat, oligarki dapat didefinisikan sebagai politik yang bertujuan untuk mempertahankan kekayaan.
Tipe Oligarki
Dalam karya tulisnya, Winters menyatakan bahwa ada empat ciri khas oligarki: partisipasi langsung dalam menjaga kepemilikan atas kekayaan, keterlibatan dalam struktur pemerintahan atau kekuasaan, sifat keterlibatan yang bisa bersifat kolektif atau individu, serta apakah partisipasi tersebut bersifat agresif atau moderat.
Berdasarkan ciri-ciri ini, Winters membagi oligarki menjadi empat tipe, yaitu:
Oligarki Panglima
Oligarki Panglima muncul melalui kekerasan langsung atau kekuasaan yang memaksa. Mereka memiliki tentara dan senjata yang dapat digunakan untuk merebut sumber daya milik oligarki lain secara langsung.
Dengan demikian, pengumpulan kekayaan dalam oligarki panglima dilakukan dengan mengalahkan panglima lainnya, membuat ancaman terhadap harta lebih dominan dibandingkan pendapatan. Jenis oligarki ini pernah ada di Eropa pada zaman pertengahan serta di antara keluarga-keluarga yang bertikai di Pegunungan Appalachia.
Oligarki Penguasa Kolektif
Oligarki penguasa kolektif berkuasa secara bersama melalui lembaga-lembaga yang memiliki norma atau aturan. Karena bersifat kolektif, para penguasa dalam oligarki ini bekerja sama untuk mempertahankan kekayaan mereka, salah satunya dengan memimpin suatu komunitas.
Jenis oligarki ini biasanya ditemukan pada komisi mafia, pernah diterapkan oleh Pemerintahan Yunani-Roma, dan juga terlihat dalam praktik politik di Indonesia setelah Soeharto lengser.
Oligarki Sultanistik
Oligarki sultanistik muncul dari monopoli atas alat pemaksaan dan hubungan khusus antara penguasa oligarki dengan oligarki lainnya.
Dalam jenis oligarki ini, hanya penguasa utama yang memiliki wewenang dan kemampuan untuk menggunakan kekerasan, sementara oligarki lainnya bergantung pada penguasa utama untuk mempertahankan kekayaannya. Contohnya terjadi di Indonesia selama kepemimpinan Presiden Soeharto.
Selama Orde Baru, Soeharto berperan sebagai super oligarch atau supreme oligarch, sementara oligarki kecil di sekitarnya termasuk dalam lingkarannya. Setelah era Reformasi, oligarki kecil ini bekerja sama untuk mempertahankan kekayaan dan kontrol atas kekuasaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Oligarki Sipil
Oligarki sipil adalah jenis oligarki yang tidak memiliki kekuasaan langsung dan tidak bersenjata. Oligarki ini menyerahkan kekuasaannya kepada lembaga non-pribadi dan institusi dengan hukum yang kuat.
Dengan demikian, oligarki ini fokus mempertahankan pendapatannya dengan menghindari jangkauan negara. Oligarki sipil tidak selalu demokratis dan tidak selalu melibatkan pemilu. Misalnya, di Amerika Serikat dan India, oligarki bersifat demokratis secara prosedural, sementara di Malaysia dan Singapura, oligarki bersifat otoriter.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai tipe-tipe oligarki, kamu bisa membaca buku "Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial" yang ditulis oleh Abdur Rozaki. Buku ini membahas perubahan penting dalam dinamika politik dan hubungannya dengan Islam di Indonesia, serta bagaimana reformasi pasca-kejatuhan Soeharto mendorong munculnya perilaku seperti raja kecil yang membangun oligarki politik, dilindungi oleh tokoh-tokoh berpengaruh dan tokoh agama.
Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Oligarki
Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri sebuah sistem pemerintahan yang oligarki, berikut ini pembahasannya
Uang dan kekuasaan tidak terpisahkan
Aspek pertama ini menyoroti keterkaitan antara kekayaan dan kekuasaan yang mempengaruhi politik, kapasitas, serta motivasi para pemiliknya. Dalam sistem pemerintahan oligarki, uang dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan.
Kekuasaan dikendalikan oleh kelompok kecil
Dalam pemerintahan oligarki, kekuasaan berada di tangan kelompok kecil yang memiliki kekayaan. Kelompok ini dapat dengan mudah memasuki pemerintahan dan memperoleh posisi berkat kekayaan mereka.
Ketidaksetaraan materi
Pemerintahan oligarki cenderung menciptakan ketidaksetaraan materi. Orang kaya menjadi lebih menonjol dibandingkan kelompok yang tidak memiliki kekayaan, yang sering memicu konflik sosial dan peningkatan kemiskinan.
Kekuasaan untuk mempertahankan kekayaan penguasa
Penguasa dalam pemerintahan oligarki berfokus pada mempertahankan kekayaan mereka. Karena dalam sistem ini, siapa pun yang memiliki uang dapat berkuasa, menjaga kekayaan sama dengan menjaga kekuasaan.
Praktik seperti ini pernah terlihat selama revolusi industri di Inggris, ketika kelompok orang kaya dengan mudah bergabung dalam pemerintahan menggunakan kekayaan mereka.
Setiap negara mengalami perkembangan politiknya masing-masing, termasuk Indonesia yang mengalami perubahan politik signifikan setelah masa reformasi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem politik Indonesia pasca reformasi, Anda bisa membaca buku "Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi".
Contoh Oligarki
Berikut ini beberapa contoh tentang sistem pemerintahan oligarki yang mungkin harus kamu tahu:
Pemerintahan Rusia
Sejak abad ke-15, Rusia telah dikategorikan sebagai pemerintahan oligarki. Meskipun Presiden Rusia saat ini, Vladimir Putin, pernah menyangkal hal ini, terdapat persepsi bahwa oligarki di Rusia memiliki koneksi dalam pemerintahan. Hal ini memungkinkan para miliarder untuk berinvestasi secara diam-diam di negara-negara demokratis, sehingga properti mereka dilindungi oleh hukum setempat. Pada Januari 2018, Kementerian Keuangan Amerika Serikat merilis daftar sekitar 200 oligarki Rusia, termasuk pejabat perusahaan dan pejabat senior pemerintahan Rusia.
Pemerintahan China
Setelah kematian Mao Zedong pada tahun 1976, praktik oligarki di China, yang berbasis agama, kembali berkuasa. Orang-orang yang mengaku sebagai keturunan dari "Delapan Dewa" Taoisme, dikenal sebagai "geng Shanghai", mengendalikan mayoritas perusahaan milik negara dan kesepakatan bisnis. Mereka juga mengizinkan kawin campur untuk mempertahankan hubungan mereka dengan dewa.
Pemerintahan Arab Saudi
Di Arab Saudi, raja yang berkuasa membagikan kekuasaan kepada keturunannya. Raja pertama Arab Saudi, Abd Al-Aziz Al-Sa’ud, yang memerintah dari tahun 1875 hingga 1953, membagi kekuasaan dengan 44 putranya dari 17 istri. Raja saat ini, Salman bin Abdulaziz, menunjuk putranya, Pangeran Mohammed bin Salman, sebagai menteri pertahanan dan pengawas perusahaan minyak negara, Saudi Aramco.
Pemerintahan Iran
Iran memiliki presiden yang dipilih secara populer, namun negara ini juga dikuasai oleh oligarki berbasis agama serta kerabat dan teman-temannya. Konstitusi Iran menyatakan bahwa "Satu Tuhan (Allah)" memiliki kedaulatan eksklusif di seluruh negara. Oligarki Islam mulai berkuasa pada tahun 1989 setelah kematian Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sejak itu, Ayatollah Ali Khamenei, yang menggantikannya, menempatkan keluarga dan sekutunya dalam jabatan tinggi pemerintahan.
Kelebihan dan Kekurangan Oligarki
Oligarki, sebagai sistem yang diciptakan manusia, memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri.
Kelebihan
Oligarki dapat beroperasi dengan efisien karena kekuasaan terpusat pada beberapa individu yang memiliki keahlian untuk membuat dan menjalankan keputusan dengan cepat. Ini membuat sistem ini lebih efisien dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang melibatkan banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan.
Ketika para oligark yang berkuasa bijaksana, masyarakat dapat fokus pada keluarga, karier, dan hiburan, serta memiliki lebih banyak waktu untuk inovasi teknologi. Salah satu tujuan utama oligarki adalah menciptakan stabilitas sosial untuk mempertahankan status quo, sehingga masyarakat cenderung terhindar dari perubahan kebijakan ekstrem yang dapat merugikan.
Kekurangan
Meski efisien, oligarki cenderung meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan karena para penguasa terbiasa dengan gaya hidup mewah dan memegang kekayaan negara. Selain itu, oligarki sering bersifat klan, hanya berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki nilai yang sama. Meskipun ini dapat memberikan stabilitas, hal ini juga mencegah masuknya perspektif dan ide baru ke dalam pemerintahan.
Kekuasaan yang tidak terbatas juga dapat dimanfaatkan oleh para oligark untuk membuat kesepakatan di antara mereka dalam menetapkan harga, membatasi jumlah barang untuk masyarakat umum, dan menghilangkan manfaat bagi kelas bawah.
Penutup
Sebagai kesimpulan, oligarki adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil individu, biasanya mereka yang memiliki kekayaan atau pengaruh signifikan. Sistem ini memiliki berbagai tipe dan ciri-ciri yang khas, mulai dari ketergantungan pada kekayaan dan kekuasaan, hingga pembatasan partisipasi politik dan ketidaksetaraan materi. Meskipun oligarki bisa menawarkan efisiensi dan stabilitas, ia juga rentan terhadap peningkatan ketidaksetaraan dan pengekangan inovasi serta pandangan baru.
Contoh nyata dari pemerintahan oligarki dapat ditemukan di berbagai negara, baik yang historis maupun kontemporer, seperti Rusia, China, Arab Saudi, dan Iran. Setiap negara ini menunjukkan bagaimana oligarki dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk dan konstelasi kekuasaan.
Memahami oligarki, tipe, ciri-ciri, dan contohnya, memberikan kita wawasan lebih dalam tentang bagaimana kekuasaan dapat terdistribusi dalam suatu negara dan dampak yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hal ini juga mendorong refleksi kritis tentang keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan dalam sistem politik yang ada.